Category: Aktivitas Kami

“Gue bukan anak kecil lagi”, kalimat ini kerapkali terdengar ketika seorang remaja memberontak. Remaja, dengan segala kompleksitas perubahan dari anak-anak menuju dewasa, dimulai dari perubahan fisik, psikis dan sosial, merupakan proses yang cukup panjang dilewati. Setiap perubahan yang terjadi dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Kondisi perubahan dan perkembangan yang signifikan ini menjadikan remaja rentan terhadap beragam persoalan kesehatan seksual dan reproduksi, seperti pubertas, pacaran, seks pra nikah, kehamilan tak dikehendaki, bahkan aborsi tidak aman jika informasi yang mereka peroleh tidak sesuai.

Terkait hal ini, seorang rekan yang melakukan pendampingan terhadap korban perkosaan menceritakan bahwa ada seorang gadis remaja hamil berusia 18 tahun yang tinggal di pinggiran kota Jakarta, kaget ketika mengetahui bahwa dirinya hamil, “Memang saya pernah melakukan hubungan seksual, tetapi saya bingung kenapa saya bisa hamil ?” Pengalaman lainnya dari seorang perempuan berusia 26 tahun yang tinggal di Jakarta mengafirmasi bahwa informasi mengenai kesehatan reproduksi tidak diperolehnya ketika ia remaja. Ia mengatakan, “Dulu saat saya baru dapat haid pertama kali, saya gak berani bilang ke ibu saya karena saya malu dan takut, lagi pula saya bingung apa yang harus dilakukan ketika keluar darah dari vagina saya. Saya akhirnya tahu bahwa itulah haid dari film”.

Dua pernyataan diatas, mungkin terdengar sepele dan membingungkan. Bagaimana bisa seorang gadis remaja berumur 18 tahun dan tinggal di pinggiran kota Jakarta tidak memiliki cukup informasi mengenai proses pembuahan dan kehamilan sebagai konsekuensi dari dilakukannya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan? Dalam kasus lainnya yang diungkapkan di atas, remaja juga mengalami kebingungan ketika mendapati dirinya mengalami haid pertama. Tinggal di ibukota tidak mengasumsikan adanya penyebaran informasi yang sesuai dengan kebutuhan remaja di tahap perkembangannya. Jikapun diberikan, informasi tersebut kadangkala sangat terbatas dan sulit diakses oleh remaja. Persoalan tabu dan malu untuk bertanya menjadi penyebabnya. Mitos-mitos seputar kesehatan reproduksi juga semakin membuat remaja takut, serta tidak memiliki keabsahan yang bisa dipertanggungjawabkan untuk mengambil keputusan yang benar.

Menjadi tanggung jawab siapakah persoalan ini? Di satu sisi, tidak dapat dipungkiri bahwa masalah kesehatan reproduksi adalah masalah yang kompleks, namun di sisi lain bukan berarti kerumitan masalahnya membuat kita dapat lepas tangan begitu saja. Masalah kesehatan reproduksi dan seksualitas remaja merupakan tanggung jawab yang membutuhkan komitmen dan partisipasi dari berbagai pihak. Masyarakat sesungguhnya bisa berperan aktif dalam mendorong pemerintah untuk peduli terhadap isu kesehatan reproduksi dan seksualitas. Pihak remaja bisa mulai membuka diri dan menyadari pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi sejak dini yang dapat dimulai dari institusi terkecil, yaitu keluarga. Dengan demikian, keluarga sebagai unit terkecil sepatutnya bisa menjadi lembaga pendidikan (kesehatan reproduksi dan seksualitas) yang kondusif dan ramah bagi remaja. Dari segi waktu, remaja memang menghabiskan waktunya lebih banyak di sekolah daripada di rumah, tetapi hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk orang tua menyerahkan masalah pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas pada sekolah saja. Akan tetapi, kesadaran para orang tua bahwa, pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual bisa difasilitasi dari keluarga masih minim. “Itu tanggung jawab pihak sekolah. Kalau di rumah, kita tidak tahu apa itu reproduksi, apalagi ngomongin seksualitas, wah itu rasanya gimana ya, sungkan”, begitu pengakuan salah seorang orang tua siswa kelas 10 di salah satu SMTA di Jakarta.

Hasil pemetaan kebijakan yang dilakukan Pusat Kajian Gender dan Seksualitas FISIP UI dan SEPERLIMA pada tahun 2013 menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki payung hukum mengenai kesehatan reproduksi dan seksual, khususnya untuk remaja[1]. Untuk itu, ada upaya memasukan Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas (PKRS) di sekolah sedang diupayakan beberapa pihak, termasuk SEPERLIMA. Hasil studi menunjukkan terdapat beberapa usulan mengenai penerapan PKRS bagi remaja di tingkat sekolah, yaitu : (1) menjadi mata pelajaran tersendiri; (2) menjadi mata pelajaran muatan lokal; (3) diintegrasikan dengan mata pelajaran yang ada seperti Biologi, Penjaskesor, BK, dan Agama; (4) diberikan pada ekstra kurikuler (ekskul) tersendiri, digabung dengan ekskul yang ada/UKS, atau menjadi kegiatan mandiri di luar ekskul.

 

Terlepas dari pilihan-pilihan yang diberikan, penting untuk digarisbawahi bahwa adalah hak remaja untuk menerima akses informasi yang tepat mengenai kesehatan reproduksi dan seksual mereka. Berdasarkan assessment yang dilakukan oleh Puska Genseks dan SEPERLIMA, pilihan menyisipkan PKRS di dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Olahraga merupakan peluang sebagai titik awal penyampaian PKRS di kurikulum Indonesia. Dengan adanya PKRS, hal ini memungkinkan remaja untuk mengenali tubuhnya, memahami konsekuensi atas perilaku seksual yang dilakukan, serta melindungi diri mereka dari segala tindak kekerasan seksual yang mungkin dapat dialami. Akan tetapi, 4 Nopember 2015 lalu, pengajuan Judicial Review SEPERLIMA terhadap UU Sisdiknas ditolak tanpa sidang oleh para hakim di Mahkamah Konstitusi. Salah satu alasan yang membuat hakim menolak usulan ini adalah karena pendidikan kesehatan reproduksi merupakan tanggung jawab para orang tua untuk menyampaikan kepada anak-anak mereka. Dengan demikian dapat dismpulkan bahwa persoalan kesehatan reproduksi dan seksual remaja belum disadari baik oleh orang tua (masyarakat umum) maupun oleh lembaga tinggi negara. Jika demikian, lantas bagaimanakah persoalan kesehatan reproduksi dan seksual di Indonesia bisa ditangani?

Penulis: Djamilah dan Gabriella Devi Benedicta

Editor dan Content Manager: Sari Damar Ratri

 

[1] Hasil Penelitian Policy Mapping Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas , Puska Gender dan Seksualitas FISI UI dan SEPERLIMA, tahun 2013

Kamis, 21 Oktober 2015. Presiden Joko Widodo menyetujui usulan pemberatan hukuman dalam bentuk kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam rapat kabinet terbatas yang diselenggarakan pada hari Rabu, 20 Oktober 2015, kemarin. Saat ini, berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hukuman bagi pelaku kejahatan seksual pada anak-anak adalah minimal lima (5) tahun dan maksimal lima belas (15) tahun penjara.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Asrorun Niam Sholeh, menyatakan bahwa dalam rapat terbatas tersebut KPAI juga mengusulkan penerbitan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk pemberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual yang diapresiasi dan didukung oleh Presiden Jokowi. Selain itu, Presiden juga menyepakati sejumlah langkah tegas untuk mencegah kekerasan seksual, antara lain dengan memperketat pemblokiran situs pornografi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan memasifkan pendidikan pranikah oleh Kementerian Agama.

SEPERLIMA menyatakan kebiri bukanlah solusi untuk mengurangi maraknya kekerasan seksual. Kebiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghilangkan kelenjar testis pada laki-laki atau memotong ovarium pada perempuan. Kebiri menghilangkan fungsi reproduksi seksual dan bukan menghilangkan hasrat seksual seseorang sehingga tidak ada jaminan bagi pelaku yang dikebiri berhenti melakukan tindak kekerasan seksual. Padahal perlu dipahami juga bahwa definisi kekerasan seksual tidak hanya disebabkan oleh penetrasi melalui alat kelamin, sehingga kebiri sekali lagi bukanlah solusi yang tepat.

SEPERLIMA mendorong agar pemerintah melakukan kajian secara komprehensif dari berbagai macam aspek terhadap wacana hukuman kebiri untuk memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan belum adanya studi yang mengungkapkan bahwa hukuman kebiri efektif memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Terlebih dengan penegakan hukum yang belum optimal, penerapan hukuman kebiri adalah bentuk pemidanaan yang tidak dapat ditarik kembali jika terjadi salah tangkap. Hal ini secara lebih lanjut akan berimplikasi pada ketidakadilan hukum. SEPERLIMA mendorong agar pemerintah memberikan hukuman penjara maksimal 15 tahun kepada pelaku sesuai dengan Undang Undang No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan kembali mengkaji Undang Undang yang terkait kasus Kekerasan Seksual untuk memberikan hukuman paling maksimal sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

SEPERLIMA mendorong agar pemerintah melakukan pengangan kasus kekerasan seksual secara komprehensif mulai dari pencegahan hingga penanganan yang dilakukan melalui SIARAN PERS proses hukum. Pencegahan yang secara khusus kami maksud sebagai usulan dalam hal ini adalah pemberlakuan Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksual sejak dini. Berdasarkan peneltian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Gender dan Seksualitas FISIP Universitas Indonesia, pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas yang komprehensif, terbukti dapat memberikan kemampuan bagi anak dan remaja untuk memahami otoritas tubuhnya, mengenali tindak kekerasan seksual dan mengajarkan prinsip anti kekerasan sehingga anak dan remaja dapat terhindar dari bahaya kekerasan seksual. Selain itu pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas ini juga memberikan kemampuan untuk mengendalikan dorongan seksual, memberikan informasi seputar kesehatan reproduksi kepada sesama teman sebaya, serta mencegah anak dan remaja melakukan hubungan seksual beresiko.

SEPERLIMA menuntut pemerintah untuk tidak hanya fokus di pemidanaan sebagai solusi dari masih maraknya kekerasan seksual namun perlu penerapan Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas (PKRS) yang komprehensif di sekolah untuk mencegah maraknya kekerasan seksual yang menimpa anak dan remaja. Berdasarkan hal di atas, SEPERLIMA menuntut komitmen pemerintah dalam mendukung terlaksananya pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif di sekolah lewat produk hukum yang mewajibkan sekolah-sekolah di Indonesia memberikan pendidikan tersebut. Saat ini SEPERLIMA juga sedang melakukan Uji Materi terhadap Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sebagai upaya untuk memastikan adanya jaminan hukum untuk penyelenggaraan pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif di Indonesia.